Anak-anak Tidak Boleh Dilibatkan dalam Agenda Politik, Tegas Ketua PD IPNW Lombok Tengah

LOMBOK TENGAH – Ketua Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Nahdlatul Wathan PD IPNW Kabupaten Lombok Tengah mengingatkan publik agar anak-anak tidak ditarik ke ranah politik praktis. Pernyataan itu muncul di tengah maraknya aksi yang rawan melibatkan pelajar di bawah umur.

“Anak-anak punya hak untuk tumbuh, belajar, dan bermain. Agenda politik adalah ranah orang dewasa,” tegas Ketua PD IPNW Lombok Tengah.

Pernyataan itu disampaikan menyikapi maraknya berita viral di media sosial yang melibatkan pelajar dalam aksi demo.

“Demo itu hal yang sah secara undang -undang. Akan tetapi Anak-anak tidak boleh jadi peserta, pembawa spanduk, apalagi orasi di jalan. Biarkan orang dewasa yang menyuarakan,” tegas Ketua PD IPNW Lombok Tengah.

*Dasar hukum: UU Perlindungan Anak*
Larangan ini punya landasan kuat di UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 13 ayat 1: _“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya.”_

Pasal 15: _“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.”

Selain itu Pasal 76I menegaskan: _“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”_

Mengikutkan anak dalam orasi, pembawa atribut, atau aksi massa termasuk bentuk eksploitasi karena anak belum punya kapasitas hukum dan psikologis untuk memahami konsekuensi politik.

Ketua PD IPNW Lombok Tengah menyarankan pelajar menyalurkan aspirasi lewat jalur yang aman: lomba esai, diskusi sekolah, surat ke DPRD, atau audiensi resmi. “Suara anak tetap didengar, tapi tanpa turun ke jalan. Itu bentuk sayang kita ke adik-adik,” ujarnya.

Biarkan adik-adik kita tetap fokus belajar, jangan libatkan mereka dalam politik praktis, mereka harus fokus belajar, belajar dan belajar, Tutupnya